Inilah Ketentuan Pembayaran Uang Makan Terbaru Berdasarkan PMK 72 2016

Ketentuan Pembayaran Uang Makan bagi PNS sebelumnya telah diatur dengan PMK Nomor 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan bagi PNS. Namun, pada Akhir April 2016 lalu, Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK Nomor 72 Tahun 2016 tentang Uang Makan bagi Pegawai ASN.

Jika PMK Nomor 110/PMK.05/2010 hanya mengatur uang makan bagi PNS, berbeda dengan PMK Nomor 72/PMK.05/2016 yang mengatur pembayaran uang makan bagi pegawai ASN, yaitu uang makan bagi PNS dan juga PPPK.

Dengan adanya Undang-undang ASN, maka bukan hanya PNS saja yang berhak atas uang makan. Selain itu, PMK Nomor 65/PMK.05/2015 tentang SBM Tahun 2016 dan juga PMK Nomor 33/PMK.05/2016 tentang SBM Tahun 2017 juga telah mengatur besarnya standar biaya uang makan bagi pegawai ASN, bukan hanya PNS.

Ketentuan Pembayaran Makan Pegawai ASN

Definisi uang makan telah dirubah menjadi "Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan Pegawai ASN".

Kata-kata PNS telah diubah menjadi ASN yang mencakup PNS dan PPPK.

Dasar perhitungan uang makan masih sama, yaitu berdasarkan daftar hadir pegawai pada hari kerja selama 1 bulan. Jadi jika pegawai ASN masuk kerja di hari libur maka tidak diberikan uang makan, tapi dapat diberikan uang lembur dan uang makan lembur dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Uang Makan tidak diberikan kepada:
  1. pegawai ASN yang tidak hadir kerja;
  2. pegawai ASN yang sedang melaksanakan perjalanan dinas;
  3. pegawai ASN yang sedang melaksanakan cuti;
  4. pegawai ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar; dan/atau
  5. pegawai ASN yang diperbantukan atau dipekerjakan di luar instansi pemerintah.

Pada PMK Nomor 110 Tahun 2010 tidak disebutkan dengan jelas tentang perjalanan dinas, tapi di PMK Nomor 72 Tahun 2016 dijelaskan bahwa Pegawai ASN yang melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang dari 8 Jam tetap dapat diberikan uang makan sepanjang pegawai tersebut mengisi daftar hadir kerja pada hari kerja berkenaan.

Sebelum adanya PMK Nomor 72 2016 ini, telah terjadi kebingungan apakah PNS yang menerima uang transport dalam kota kurang dari 8 jam, diberikan uang makan atau tidak.

Hal ini karena ada temuan BPK saat memeriksa laporan keuangan Kementerian/Lembaga. BPK merekomendasikan bahwa PNS yang menerima uang transport dalam kota tidak boleh dibayarkan uang makannya. Sehingga waktu itu banyak PNS yang harus setor ke kas negara karena mereka menerima uang makan selain uang transport dalam kota.

Namun, dengan adanya PMK 72 2016, kini telah jelas dan terang benderang peraturannya bahwa pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dalam kota kurang dari 8 jam tetap dapat dibayarkan uang makannya, selain diberikan uang transport dalam kota.

Pembayaran Uang Makan

Uang makan dibayarkan tiap 1 bulan pada awal bulan berikutnya, atau dapat juga dibayarkan secara rapel beberapa bulan sekaligus.

Pembayaran uang makan dilakukan secara langsung ke rekening pegawai yang bersangkutan, atau melalui rekening bendahara pengeluaran setelah KPA mengajukan permohonan kepada KPPN.

Selanjutnya, satker mengajukan dua rangkap SPM LS uang makan baik ke rekening pegawai atau ke rekening bendahara pengeluaran, dengan dilampiri:
  1. SSP PPh Pasal 21; dan/atau
  2. Daftar nominatif untuk yang lebih dari 1 penerima.

Adapun tabel perhitungan uang makannya sebagai berikut:

Daftar pembayaran uang makan pns
Daftar pembayaran uang makan pppk

Dengan berlakunya PMK Nomor 72 Tahun 2016, maka ketentuan tata cara pembayaran uang makan PNS yaitu PMK Nomor 110 Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. PMK ini berlaku mulai 27 April 2016.

20 Responses to "Inilah Ketentuan Pembayaran Uang Makan Terbaru Berdasarkan PMK 72 2016"

  1. Saya PNS Kemenag, berarti saya pegawai pusat, kalau melihat aturan ini di instansi saya pada ramai. Ramai membicarakan uang makan kami tidak dibayar lagi,karena kami bekerja diinstansi sekolah swasta,alasan kami tidak di bayar lagi karena kami bertugas di bukan instansi pemerintah, padahal sebelumnya kami di bayar untuk uang makan ini namun setelah PMK ini diterbitkan kami terancam tidak di bayar lagi katanya, padahal kita sama sama PNS.

    ReplyDelete
    Replies
    1. dibayar atau tidaknya tidak tergantung itu pak/bu, tapi lihat status pegawai tsb, apakah dia dipekerjakan/diperbantukan atau tidak? Kalau dipekerjakan/diperbantukan, harus ada SKnya, baru tidak dibayarkan. Sepanjang tidak ada status itu, maka seharusnya dapat uang makan

      Delete
  2. Yang saya tau khusus guru PNS daerah tidak pernah tuh dapat uang makan selama ini, terakhir saya terima tahun 2004 atau 2005 an.setelah itu tidak pernah lagi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. PNS daerah mengikuti kebijakan daerah masing-masing bu apakah diberikan uang makan atau tidak.

      Delete
  3. Kami di daerah deli serdang memahami bahwa uang makan untuk pegawai kemenag yang diperbantukan pada sekolah dapat memperoleh uang makan bila ada surat pernyataan dari kepala satuan kerja. Kepala satuan kerja kami dipahami adalah kepala dimas pendidikan , pemuda dan olahraga kab. Deli serdang.

    Dan sekarang kami lagi mberusaha mendapat surat pernyataan dari dinas bahwa kami tidak mendapat uang makan dari saker kami.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Betul sekali pak, bisa diajukan untuk dimintakan pembayaran uang makannya tuh

      Delete
  4. Srlain gaji, uang makan, dan lembur,apalagi yg bisa diberikan untuk pegawai non pns? Mengingat diinstansi kami upah mereka dibawah minimum.

    ReplyDelete
  5. Saya guru pns di lingkungan kemenag, ditugaskan di mts swasta apakah termasuk yang tidak dibayar uang makanya ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lihat dulu SKnya pak, apakah dipekerjakan, diperbantukan, atau bukan salah satu dari keduanya. Jika SK nya tidak dipekerjakan atau tidak diperbantukan, bisa dibayarkan uang makannya

      Delete
  6. Saya tidak faham istilah dipekerjakan atau diperbantukan, yang jelas dalam sk saya tidak ada kata2 itu, ada juga surat tugas dari kepala kemenag untuk mengajar di madrasah swasta.
    Terus kemyataannya sekarang uang makan belum saya terima lagi, sebelumnya selalu saya terima...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Diperbantukan atau dipekerjakan harus dibuktikan dengan SK.

      Pegawai diperbantukan, gajinya beserta tunjangan jabatan dan tunjangan lain dibayarkan oleh tempat ia diperbantukan, bukan oleh instansi asal (Kemenag).

      Pegawai dipekerjakan, Gaji tetap dibayar oleh Instansi induk (Kemenag) tetapi Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya dibayarkan oleh tempat ia dipekerjakan.

      Jika tidak ada SK dipekerjakan/diperbantukan, dan selama ini gaji dan tunjangan tetap dibayar oleh Kemenag, berarti tidak memenuhi kriteri dipekerjakan/atau diperbantukan.

      Delete
  7. Seharusnya yg diberi pemahaman seperti ITu pihak Kemenag sebagai pengusul pembuat gaji, bukan Kami di madrasah.
    Sehingga tidak menimbulkan polemik.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Alangkah baiknya jika Kantor Kemenag pusat koordinasi dengan Kementerian Keuangan lalu menerbitkan surat edaran atau peraturan lainnya kemudian disosialisasikan ke madrasah madrasah dan kantor kemenag.

      Delete
  8. Kebijakan daerah membuat banyak PNS tdk mendapatkan haknya, terutama Uang Makan. Guru belum saatnya diotonomikan.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Yah begitulah, sudah otonomi daerah jadi ikut kebijakan masing-masing pemda

      Delete
  9. malam ,saya ingin bertanya .
    apakah benar untuk pns kabupaten kampar,terhitung september 2016 tidak menerima uang transpor lagi?

    ReplyDelete
    Replies
    1. untuk pemkab ikut peraturan bupati masing-masing jadi saya kurang tahu

      Delete
  10. asslkm warahmatullahi wabarakatuh,mau bertanya pak...PMK no 72 ini sebenarnya mencakup pusat saja atau pusat dan daerah?kemudian kenapa pns guru mengikuti peraturan daerah?padahal di PMK no.72 dijelaskan bahwa seluruh ASN dapat uang makan. dan yang terakhir berapa besaran uang makan perharinya pak?mksh

    ReplyDelete
    Replies
    1. PMK hanya mengatur PNS Pusat. PNS guru sudah otonomi, sistem penggajiannya dibayar oleh Pemda masing-masing, sudah dibebankan ke APBD.

      Delete

Mohon masukan dan sarannya. Apabila ada yang tidak benar atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya, mohon untuk diluruskan. Terima kasih atas kunjungannya. Like facebook saya untuk mendapatkan info-info terbaru. Terima Kasih