Segera, Tunjangan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Tunjangan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2015 sedang dibahas antara Kementerian terkait. Rancangan Perpresnya masih dibahas antara Kementerian PAN dan RB dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini telah disetujui oleh Menpan pada tahun 2012 lalu dengan diterbitkannnya Permenpan Nomor 77 Tahun 2012 tenng Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya.

Tunjangan fungsional pengadaan barang/jasa

Instansi Pembina dari Jabfung ini adalah LKPP. LKPP juga telah mengeluarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Kerja Penilaian Angka Kredit Jabfung Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

LKPP juga baru saja menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tunjangan Bagi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Menurut Surat Edaran tersebut, Tunjangan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada prinsipnya sudah disetujui dan akan diproses lebih lanjut oleh Menpan. Dengan demikian diharapkan agar seluruh Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah menganggarkan tunjangan fungsional dimaksud.

Tunjangan Kinerja Pengelola Pengadaan Barang/Jasa


Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa hanya terdiri atas jenjang ahli, tidak ada jenjang terampil. Adapun kelas jabatan untuk perhitungan tunjangan kinerja dan jenjang jabatan bagi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yaitu:
  1. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Madya, Kelas Jabatan 11. Golongan yang dipersyaratkan adalah Gol. IV a, IV b, dan IV c.
  2. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Muda, Kelas Jabatan 9, Golongan yang dipersyaratkan Gol III c dan III d.
  3. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Pertama, Kelas Jabatan 8, Golongan yang dipersyaratkan Gol IIIa dan III b.
Sesuai dengan SE LKPP No 8 Tahun 2015, K/L/Pemda juga agar menganggarkan tunjangan kinerja bagi pejabat fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Selain itu, pembayaran tunjangan kinerja bagi pejabat fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sudah bisa dilaksanakan saat ini  juga mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

12 Responses to "Segera, Tunjangan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa"

  1. untuk tunjangan kinerja berarti sudah bisa di cairkan apa menunggu PMK ? terimakasih

    ReplyDelete
    Replies
    1. Melihat dari SE 8 2015 tersebut, sudah bisa dibayarkan.

      Delete
    2. sampai saat ini saya tunjangan kinerja saya masih JFU (analis barang dan jasa) sementara SK PBJ saya per des 2014. akan tetapi karena SE Menteri Keuangan belum ada dari Kantor Saya (kementerian Agama) belum bisa mencairkan. sementera tupoksi saya seputar pengadaan bagaimana menyikapi hal tersebut apa yang harus saya sampaikan kpd atasan untuk bisa memenuhi hak saya. trm kash

      Delete
    3. Di Peraturan Menteri Agama/Sekjen Kemenag ada tidak Bu grade/Kelas jabatan untuk PBJ,dan masuk grade berapa

      Delete
  2. bagi yang di BLU dan menerima remunerasi, apakah bisa menerima tunjangan fungsional ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. tunjangan fungsional dapat, tapi tunjangan kinerja tidak

      Delete
  3. Untuk nominal tunjangan fungsional pbj brapa ketentuannya pada masing-masing gradenya ? apakah ada ketentuan yang mengatur sebagai dasar mengajukannya, karena selama ini sy masih dimasukkan dlm fungsional umum.....? mohon penjelasannya

    ReplyDelete
    Replies
    1. Jika masih fungsional umum, silakan ajukan menjadi fungsional pbj mengikuti ketentuan Permenpan 77 2012.

      Untuk tunjangan fungsional masih menunggu perpresnya terbit.

      Sedangkan untuk tunjangan kinerja masuk grade 11, 9, 8 dan besaran tukin mengikuti besaran tukin kementerian/lembaga masing-masing

      Delete
  4. Untuk yang dibawah kementrian dalam negeri apa sudah bisa dibayarkan tunjangan fungsionalnya, sedangkan kalau dilihat kemendagri belum mengeluarkan peraturan tentang besaran tukinnya, terimakasih

    ReplyDelete
    Replies
    1. Untuk tunjangan fungsional belum bisa, karena masih menunggu Perpres ditandatangani, sedangkan untuk tunjangan kinerja silakan sampaikan ke Kemendagri mengenai SE ini agar tukinnya segera diatur

      Delete
  5. mengenai tugas fungsional yg begitu banyak. apakah tidak bertentangan dengan ppk dan pp? mohon penjelasannya?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tidak bertentangan, karena pejabat fungsional memang sudah diatur dengan perpres

      Delete

Mohon masukan dan sarannya. Apabila ada yang tidak benar atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya, mohon untuk diluruskan. Terima kasih atas kunjungannya. Like facebook saya untuk mendapatkan info-info terbaru. Terima Kasih