TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan fungsional merupakan jabatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mana fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan ketrampilan tertentu. Total, lebih dari 100 jabatan fungsional yang ada di Indonesia. Contoh jabatan fungsional adalah auditor, widyaiswara, peneliti, pamong belajar, penilik, penghulu, perawat, dokter, pustakawan, pemeriksa pajak, jaksa, dan lain-lain. Jabatan fungsional yang termasuk baru adalah Polisi Pamong Praja (Pol PP) yang baru ditetapkan tahun 2014.
Contoh Jabatan Fungsional dan Tunjangannya
Jabatan fungsional terdiri dari 2 jenjang jabatan yaitu:
  1. Jabatan Fungsional Keahlian (minimal S1) terdiri atas 4 jenjang:

    • Utama (IV d - IV e)
    • Madya (IV a - IV c)
    • Muda (III c - III d)
    • Pertama (III a - III b)
  2. Jabatan Fungsional Ketrampilan (SMA/SMK sederajat - D III) terdiri atas 4 jenjang:

    • Penyelia (III c - III d)
    • Pelaksana Lanjutan (III a - III b)
    • Pelaksana (II b - II d)
    • Pelaksana Pemula (II a)
Masing-masing jenjang memiliki besaran tunjangan fungsional yang berbeda-beda. Antara jabatan fungsional yang satu dengan yang lainnya juga terkadang memiliki tunjangan fungsional yang berbeda meskipun berada pada jenjang yang sama. Besarnya tunjangan jabatan fungsional ini ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

  1. Tunjangan jabatan fungsional dibayarkan pada bulan berikutnya setelah tanggal melaksanakan tugas (tmt).
  2. Jika tmt-nya tanggal 1/hari berikutnya jika tanggal 1 libur, tunjangan dibayarkan pada bulan berkenaan
  3. Tunjangan jabatan fungsional tidak dapat berlaku surut sejak tanggal SK pengangkatan
  4. PNS yang menurut peraturan dapat merangkap fungsional dan struktural, hanya dibayar 1 tunjangan yang lebih besar

PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

Pembayaran diberhentikan bulan berikutnya sejak pegawai negeri:
  1. tidak lagi menduduki jabatan fungsional
  2. diberhentikan sementara
  3. Hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan
  4. CLTN, kecuali CLTN persalinan anak ke-3
  5. Dipenjara/kurungan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap
  6. Bebas tugas jabatan lebih dari 6 bulan (misal tugas belajar, diklat). Jika diklat/tugas belajar lebih 6 bulan, bulan 1-6 tunjangan tetap dibayarkan, pada bulan ke-7 baru diberhentikan sampai dia kembali bekerja.
  7. Khusus untuk dosen, yang tugas belajar dalam negeri di PT sesuai Kepres, mulai bulan ke-7 tunjangan jabatan diganti tunjangan tugas belajar yang besarnya sama dengan tunjangan dosen
  8. Cuti besar

KETENTUAN LAIN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

  1. Tunjangan jabatan fungsional dibuktikan dengan surat pernyataan melaksakan tugas (SPMT)
  2. Setiap awal tahun anggaran, pejabat yang berwenang diharuskan membuat surat pernyataan masih menduduki jabatan
  3. Pegawai yang diperbantukan, tunjangan dibayarkan oleh instansi tempatnya bekerja
  4. Pegawai yang dipekerjakan, tunjangan dibayarkan oleh instansi induk
Untuk mendownload jenis-jenis jabatan fungsional dan besarnya tunjangannya bisa didownload di sini.

8 Responses to "TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL"

  1. Seharusnya setiap pegawai dengan sendirinya memiliki tugas dan fungsi masing2 dan tidak harus masuk lagi dlm birokrasi Jabatan Fungsional. Tunjangan diberikan berdsr pekerjaannya tsb. Sangat aneh bila seorang pegawai sdh dikatakan tidak lg menduduki jabatan fungsional. Berarti peg tsb sdh tidak berfungsi lagi, dng kata lain sudah tidak bekerja lagi. Padahal banyak pegawai yg sudah dikatakan Jabatan Fungsionalnya mati tetapi tetap diminta aktif bekerja sesuai fungsinya. Aneh...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Faktanya memang banyak Pejabat Fungsional tertentu yang "mati jabatannya", akhirnya diberhentikan dari jabatan tersebut, biasanya karena tidak membuat/mencukupi angka kreditnya. Mereka tidak mendapatkan tunjangan fungsional tapi dialihkan menjadi tunjangan umum

      Delete
  2. Iya betul, tapi tunjangan umum sangatlah kecil (tidak lebih dari 200rb rupiah) dibanding tunj Fungsional yg jutaan. Hanya krn tidak mengurusi angka kredit dan fokus pd pekerjaan, tunjangan fungsional jadi hilang. Sistemnya yg harus diubah agar fair dan adil.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tunjangan umum sejak tahun 2006 memang belum mengenai kenaikan, 175rb untuk Gol I, 180rb untuk Gol II, 185rb untuk Gol III, dan 190rb untuk Gol IV. tetapi tunjangan fungsional pun jarang yang sampai jutaan, paling jaksa yang jutaan. Lihat saja gambar di atas, rata-rata tunjangan fungsional berkisar antara 200ribuan s.d. 900ribuan. Saya sendiri menerima tunjangan fungsional per bulannya 300ribu, tidak sampai jutaan

      Delete
  3. Maaf, yg saya maksudkan adalah tunj u Peneliti/Perekayasa di instansi2 litbang yg menimbulkan kecemburuan penghasilan antar ilmuwan, banyak yg tdk mendptkan tunj Fungsional hanya krn mslh angka kredit bukan mslh bobot kinerja atau prestasi. Maka dengan sendirinya dng sistem tsb setiap PNS peneliti/perekayas dipaksa u memilih, fokus u memperbanyak AK atau memperbanyak kinerja dan prestasi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Seharusnya sih kinerja berbanding lurus dengan AK. Makin tinggi kinerja makin tinggi AK. Kalau di tempat saya, AK tidak terpenuhi kebanyakan dikarenakan yang bersangkutan males bikin angka kredit

      Delete
  4. Betul, seharusnya pegawai yg kinerjanya tinggi, AK juga tinggi. Tp realnya di instansi Litbang tdk spt itu. U menambah AK tidak perlu menunjukkan kinerja setiap bulannya. Yg terpenting sdh bisa mengumpulkan paper2, dokumen2 teknik dsb tanpa hrs dievaluasi kegiatan yg sdh dikerjakan sdh bisa menambah AK dan selama 5 th sdh bisa menerima Tunjangan. Seharusnya, penilaian di dlm pekerjaan tidak lg berdsr angka2 spt pd masa2 kuliah, melainkan seberapa besar bobot kinerja yg dibebankan pd pegawai yg diberi tugas. Sehingga tidak ada lg ada pegawai yg fungsionalnya mati/hidup. Karena dgn adanya birokrasi Jabatan Fungsional dengan pengumpulan AK malah membuat pegawai yg lbh mengutamakan kinerja dan hasil kerja akan tertinggal oleh peg yg mengejar AK.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Yah begitulah, memang susah untuk membuat kebijakan. Saat ini memang bukti kinerja dibuktikan dengan dokumen. Sering kali beban kerja tinggi tapi tidak didukung dokumen tidak memberikan angka kredit. Untuk tempat saya, alhamdulillah tidak terlalu masalah dengan hal tersebut, masalahnya lebih karena pegawai yang bersangkutan males bikin angka kredit.

      Delete

Mohon masukan dan sarannya. Apabila ada yang tidak benar atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya, mohon untuk diluruskan. Terima kasih atas kunjungannya. Like facebook saya untuk mendapatkan info-info terbaru. Terima Kasih