Tunjangan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Terbaru (Perpres 37 2015)

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015  tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan adanya peraturan presiden ini, tunjangan kinerja yang didapatkan oleh pegawai Dirjen Pajak mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Perpres 37 2015 ini berlaku mulai Januari 2015 dan mulai dibayarkan April 2015.

Dengan adanya Perpres ini, maka tunjangan kinerja Direktorat Jenderal Pajak jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebelumnya, dengan adanya Perpres 188 Tahun 2014, tukin di BPK adalah yang tertinggi.

Berikut ini adalah tabel tunjangan kinerja dari Ditjen Pajak yang sudah banyak diekspose oleh media massa:

    

Dari tabel di atas dapat dilihat, Tunjangan Kinerja Ditjen Pajak mengalami kenaikan sekitar 300% dibandingakan Tunjangan Kinerja Kementerian Keuangan sesuai dengan Perpres 156 2014. 
Dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa tunjangan kinerja pegawai DJP sendiri, meskipun dalam peringkat jabatan yang sama, nilai tukinnya berbeda tergantung jenis jabatannya. Sebagai contoh, pada grade 18, ada tiga jabatan yang masing-masing nilai tukinnya berbeda cukup signifikan.

Tunjangan Kinerja tersebut dibayarkan kepada pegawai di lingkungan Ditjen Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
  • Jika realisasi penerimaan pajak tahun berjalan sebesar 95% dari target penerimaan pajak, maka tunjangan kinerja tahun berikutnya dibayarkan sebesar 100%.
  • Jika realisasi penerimaan pajak tahun berjalan sebesar 90% s.d. kurang dari 95% dari target penerimaan pajak, maka tunjangan kinerja tahun berikutnya dibayarkan sebesar 90%.
  • Jika realisasi penerimaan pajak tahun berjalan sebesar 80% s.d. kurang dari 90% dari target penerimaan pajak, maka tunjangan kinerja tahun berikutnya dibayarkan sebesar 80%.
  • Jika realisasi penerimaan pajak tahun berjalan sebesar 70% s.d. kurang dari 80% dari target penerimaan pajak, maka tunjangan kinerja tahun berikutnya dibayarkan sebesar 70%.
  • Jika realisasi penerimaan pajak tahun berjalan kurang dari 70% dari target penerimaan pajak, maka tunjangan kinerja tahun berikutnya dibayarkan sebesar 50%.
Dengan adanya ketentuan seperti tersebut di atas, diharapkan agar dapat memicu Ditjen Pajak untuk mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Masyarakat tentunya juga berharap, dengan adanya kenaikan tunjangan kinerja di lingkungan DJP ini, diharapkan semakin berkurangnya kecurangan dan korupsi di sektor perpajakan serta kinerja dan pelayanan yang lebih baik dari DJP. Setiap penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan harus diberikan sanksi yang tegas. Setiap prestasi juga wajar diberikan reward yang memadai.

Demikian ulasan dari saya mudah-mudahan bermanfaat.

Download Perpres 37 2015 di sini

Baca juga Daftar Kementerian/Lembaga yang sudah menerima Tukin di sini ....

0 Response to "Tunjangan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Terbaru (Perpres 37 2015)"

Post a Comment

Mohon masukan dan sarannya. Apabila ada yang tidak benar atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya, mohon untuk diluruskan. Terima kasih atas kunjungannya. Like facebook saya untuk mendapatkan info-info terbaru. Terima Kasih