Gaji Guru Honorer DKI Jakarta Naik, Inilah Persyaratannya

Gaji Guru Honorer DKI Jakarta Naik - Gubernur DKI Jakarta kembali menaikkan gaji para pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, kali ini giliran gaji para Guru Non PNS atau Guru Honorer serta Tenaga Kependidikan Non PNS yang bekerja pada sekolah negeri di DKI Jakarta.

Guru honorer dan Tenaga Kependidikan Honorer yang menerima kenaikan gaji adalah mereka yang bekerja pada sekolah negeri di daerah. Kenaikan gaji/honorarium ini diatur dalam Pergub Nomor 235 Tahun 2015 tentang Honorarium Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS pada Sekolah Negeri.

gaji guru honorer

Untuk dapat menerima honorarium sesuai dengan Pergub 235 Tahun 2015, Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS harus menandatangani kontrak kerja individu dengan Kepala Suku Dinas Pendidikan.

Kontrak kerja berlaku untuk satu tahun anggaran dan akan dievaluasi setiap periode tertentu atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Siapa Itu Tenaga Kependidikan Non PNS?


Tenaga Kependidikan Non PNS merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang bukan berstatus sebagai PNS.

Tenaga Kependidikan Non PNS/Honorer terdiri atas:
  1. Tenaga Administrasi
  2. Laboran
  3. Pustakawan
  4. Juru Bengkel
  5. Penjaga Sekolah
  6. Tenaga Kebersihan

Besaran Gaji/Honorarium Guru Honorer DKI dan Tenaga Kependidikan Honorer DKI


Berbeda dengan nasib guru honorer di daerah yang mendapatkan gaji sangat kecil, nasib guru honorer di DKI Jakarta jauh lebih terjamin.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 235 Tahun 2015, terhitung mulai November 2015, besaran gaji/honorarium yang diterima oleh Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS adalah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Honorarium atau gaji dibayarkan setiap bulan kepada yang bersangkutan dengan menggunakan anggaran dari Dinas Pendidikan.

Adapun besaran UMP DKI Jakarta Tahun 2016 telah diatur dengan Pergub 230 Tahun 2015. Besaran UMP DKI Jakarta 2016 dapat anda cek di UMP DKI Jakarta Tahun 2016.

Selain mendapatkan gaji/upah/honorarium sesuai denga UMP, kepada Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang bekerja pada sekolah negeri juga dapat diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan Guru Honorer


Adapun persyaratan yang harus dipenuhi bagi guru yang ingin menjadi guru honor DKI Jakarta pada sekolah negeri yang ingin mendapatkan upah sesuai dengan UMP adalah sebagai berikut:
  1. Pendidikan minimal S1 atau sederajat;
  2. Memiliki Akta IV atau sertifikat pendidik;
  3. Usia maksimal 60 tahun;
  4. Mengajar paling banyak 12 jam selama 5 hari kerja per minggu dan diberikan tugas tambahan setara dengan 12 jam;
  5. Tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
  6. Bertugas di sekolah negeri di daerah;
  7. Telah terdata dan ditetapkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Setempat.

Persyaratan Tenaga Administrasi


Persyaratan Tenaga Pendidikan Non PNS dengan Jabatan Tenaga Administrasi yang berhak mendapatkan upah sebesar UMP adalah:
  1. Pendidikan minimal SMA Sederajat;
  2. Usia minimal 18 tahun, maksimal 58 tahun;
  3. Bertugas minimal 5 hari kerja per minggu;
  4. Tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
  5. Bertugas di sekolah negeri di daerah;
  6. Telah terdata dan ditetapkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Setempat.

Persyaratan Laboran


  1. Pendidikan minimal D1;
  2. Usia minimal 18 tahun, maksimal 58 tahun;
  3. Bertugas minimal 5 hari kerja per minggu;
  4. Tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
  5. Bertugas di sekolah negeri di daerah;
  6. Telah terdata dan ditetapkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Setempat.

Persyaratan Pustakawan


  1. Pendidikan minimal SMA Sederajat;
  2. Usia minimal 18 tahun, maksimal 58 tahun;
  3. Bertugas minimal 5 hari kerja per minggu;
  4. Tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
  5. Bertugas di sekolah negeri di daerah;
  6. Telah terdata dan ditetapkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Setempat.

Persyaratan Juru Bengkel


  1. Pendidikan minimal SMA Sederajat;
  2. Usia minimal 18 tahun, maksimal 58 tahun;
  3. Bertugas minimal 5 hari kerja per minggu;
  4. Tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
  5. Bertugas di sekolah negeri di daerah;
  6. Telah terdata dan ditetapkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Setempat.

Persyaratan Penjaga Sekolah


  1. Pendidikan minimal SMP Sederajat;
  2. Usia minimal 18 tahun, maksimal 58 tahun;
  3. Bertugas minimal 5 hari kerja per minggu;
  4. Tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
  5. Bertugas di sekolah negeri di daerah;
  6. Telah terdata dan ditetapkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Setempat.

Persyaratan Tenaga Kebersihan


  1. Pendidikan minimal SMP Sederajat;
  2. Usia minimal 18 tahun, maksimal 58 tahun;
  3. Bertugas minimal 5 hari kerja per minggu;
  4. Tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
  5. Bertugas di sekolah negeri di daerah;
  6. Telah terdata dan ditetapkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Setempat.

Kesimpulan


Pemda DKI Jakarta benar benar memperhatikan kesejahteraan para pegawainya, hal ini ditunjang juga dengan kekayaan DKI Jakarta yang tercermin dalam APBD DKI Jakarta.

Setelah sebelumnya tukang sapu di jalan dinaikkan gajinya sebesar UMP, kali ini giliran Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan Honorer yang menerima kenaikan gaji, dengan nilai gaji sebesar UMP.

Bagi anda yang para guru yang ingin mendapatkan upah yang layak, bisa mencoba untuk mendaftar menjadi guru honorer di DKI Jakarta. Berminat?

7 Responses to "Gaji Guru Honorer DKI Jakarta Naik, Inilah Persyaratannya"

  1. Persyaratan di atas utk guru honorer tdk ada linieritas, tp kenyataan nya berbeda, sy salah satunya yg mengalami ketidakadilan ini, sy guru honorer di salah satu SMP Negeri di Jakarta yg tdk linier dan otomatis tdk dpt UMP pdhl sy sdh mengajar hampir 9 thn, bahkan rekan sy yg sdh mengabdi 20 thn lbh mengalami nasib yg sama Krn tdk linier, sedangkan yg br mengajar 1 thn Krn linier sdh bs menerima honor UMP ini. Mohon sekiranya yg berwenang menanggapi keluh kesah sy dan solusi yg terbaik utk kami yg tdk linier. Terima kasih

    ReplyDelete
    Replies
    1. wah kok bisa yah, mudah-mudahan pejabat yang berwenang membaca tulisan ini juga.

      Delete
  2. saya guru olahraga sdn , padahal saya guru bidang study linier knp tidak dapat ump dan bidang study yang lain , dll. ! ini tidak adil ... ada kah uknum -uknum tertentu yang bermain ? mohon pejabat tinggi , ahok & KPK di periksa kembali semua nya yang linier dan tidak linier , trims

    ReplyDelete
    Replies
    1. Itulah repotnya birokrat Indonesia, kebijakan sudah dibuat, tapi si pelaksana suka melenceng

      Delete
  3. Replies
    1. Kalau menurut pergub 235 tidak ada persyaratan KTP DKI pak

      Delete

Mohon masukan dan sarannya. Apabila ada yang tidak benar atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya, mohon untuk diluruskan. Terima kasih atas kunjungannya. Like facebook saya untuk mendapatkan info-info terbaru. Terima Kasih