KEPPRES NOMOR 9 TAHUN 2015

Pada tanggal 29 April 2015 lalu, Presiden Indonesia Joko Widodo telah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015. Di dalam Keppres Nomor 9 Tahun 2015 ini ditetapkan ada 151 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)
yang masuk dalam program Penyusunan PP Tahun 2015 yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun.

Adapun 151 RPP tersebut sebagai berikut:
  1. RPP tentang Pedoman Register Perkara Anak
  2. RPP tentang Syarat dan Tata Cara Pengambilan Keputusan serta Program Pendidikan, Pembinaan dan Pembimbingan
  3. RPP tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana bagi Anak serta Tindakan yang Dapat Dikenakan kepada Anak
  4. RPP tentang Administrasi Keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia
  5. RPP tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
    RI, dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan, serta Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara RI
  6. RPP tentang Pemberdayaan Lembaga Jasa Keuangan, serta Pelaksanaan Kemudahan
    dan/atau Bantuan Pembiayaan dalam Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
  7. RPP tentang Penyelenggaraan Perumahan
  8. RPP tentang Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
  9. RPP tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat untuk Pendanaan Penanganan Fakir Miskin
  10. RPP tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  11. RPP tentang Kesehatan Kerja
  12. RPP tentang Rumah Sakit Pendidikan
  13. RPP tentang Otoritas Veteriner
  14. RPP tentang Pembiayaan Holtikultura
  15. RPP tentang Usaha Wisata Agro
  16. RPP tentang Pemeriksa Kecelakaan Kapal
  17. RPP tentang Penjaga Laut dan Pantai (Sea And Coast Guard)
  18. RPP tentang Keselamatan dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
  19. RPP tentang Perubahan atas PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan
  20. RPP tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan
  21. RPP tentang Rumah Negara
  22. RPP tentang Penyelenggaraan Rumah Susun
  23. RPP tentang Program Jaminan Pensiun
  24. RPP tentang Pengupahan
  25. RPP tentang Penginderaan Jauh (Remote Sensing)
  26. RPP tentang Perubahan Keempat atas PP No. 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
  27. RPP tentang Perubahan Keempat atas PP No. 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak
    Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Atas Tanah dan/atau Bangunan
  28. RPP tentang Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Pertambangan Umum Termasuk Batubara
  29. RPP tentang Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Panas Bumi
  30. RPP tentang Praktik Akuntan Publik
  31. RPP tentang Perubahan atas PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena
    Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan
  32. RPP tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
  33. RPP tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak
  34. RPP tentang Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
  35. RPP tentang Bonus Produksi Pengusahaan Panas Bumi
  36. RPP tentang Perubahan atas PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan
  37. RPP tentang Ganti Kerugian Perusahaan Angkutan Umum
  38. RPP tentang Keamanan dan Keselamatan Angkutan Jalan
  39. RPP tentang Perubahan atas PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
  40. RPP tentang Perubahan atas PP No. 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
  41. RPP tentang Kapal Perikanan
  42. RPP tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil
  43. RPP tentang Pembudidayaan Ikan
  44. RPP tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan serta Peningkatan Nilai Tambah
    Perikanan
  45. RPP tentang Pemberian Penghargaan kepada Aparat Penegak Hukum di Bidang Perikanan dan Pihak yang Berjasa dalam Upaya Penyelamatan Kekayaan Negara
  46. RPP tentang Pengawasan Perikanan
  47. RPP tentang Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  48. RPP tentang Pelestarian Cagar Budaya
  49. RPP tentang Museum
  50. RPP tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dan Besaran Denda Administrasi Perfilman (Sanksi Administrasi Perfilman)
  51. RPP tentang Perubahan atas PP No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
  52. RPP tentang Sita Restitusi
  53. RPP tentang Pelaksana atas Penyelenggaraan Keuangan Haji
  54. RPP tentang Penyelenggaraan Produk Halal
  55. RPP tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
  56. RPP tentang Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesehatan
  57. RPP tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Tenaga Kesehatan
  58. RPP tentang Subsidi atau Bantuan Pemerintah untuk Pembiayaan Rumah Sakit
  59. RPP tentang Perubahan atas PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
  60. RPP tentang Revisi PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  61. RPP tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
  62. RPP tentang Penyerahan Air Bersih yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (RPP Perlakuan PPN atas Penyerahan Air Bersih)
  63. RPP tentang Perubahan atas PP No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia
  64. RPP tentang Pemberian Hibah kepada Pemerintah/Lembaga Asing
  65. RPP tentang Perubahan Kedua atas PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU
  66. RPP tentang Penggunaan Surplus dan Tingkat Likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan
  67. RPP tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
  68. RPP tentang Penetapan Besarnya Bagian Negara, Pungutan Negara, Bonus dan Tata Cara Penyetorannya
  69. RPP tentang Perubahan PP No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi di Bursa Efek
  70. RPP tentang Perubahan PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Hasil Kena Pajak
  71. RPP tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
  72. RPP tentang Perubahan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
  73. RPP tentang Penyelenggara Usaha Konsultan Aktuaria
  74. RPP tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu
  75. RPP tentang Perubahan atas PP No. 91 Tahun 2010 tentang Jenis-Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak
  76. RPP tentang Lembaga Jaminan Resi Gudang
  77. RPP tentang Pengenaan Sanksi Administratif bagi Pemilik Gudang yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang
  78. RPP tentang Kewajiban dan Pengenaan Sanksi bagi Penyedia Jasa yang Bergerak di Bidang
    Perdagangan Jasa yang Tidak Memiliki Tenaga Teknis yang Kompeten
  79. RPP tentang Cara Pembayaran dan Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor
  80. RPP tentang Perdagangan Perbatasan
  81. RPP tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
  82. RPP tentang Tindakan Pengamanan Perdagangan, Antidumping dan Imbalan
  83. RPP tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst (LH)
  84. RPP tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
  85. RPP tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
  86. RPP tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
  87. RPP tentang Perubahan atas PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan
  88. RPP tentang Perubahan atas PP No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi
  89. RPP tentang Perubahan atas PP No. 72 Tahun 2010 tentang Perum Perhutani
  90. RPP tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan
  91. RPP tentang Perubahan atas PP No 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
  92. RPP tentang Perubahan atas PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
  93. RPP tentang Perubahan Atas Pengelolaan Limbah Barang Berbahaya dan Beracun
  94. RPP tentang Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air
  95. RPP tentang Penelitian, Pengembangan, dan Rekayasa Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
  96. RPP tentang Pembangunan Sumber Daya Industri
  97. RPP tentang Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri
  98. RPP tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
  99. RPP tentang Pemberdayaan Industri
  100. RPP tentang Perwilayahan Industri
  101. RPP tentang Kewenangan Pengaturan Bidang Industri Tertentu
  102. RPP tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian
  103. RPP tentang Standardisasi
  104. RPP tentang Penilaian Kesesuaian
  105. RPP tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan
  106. RPP tentang Perusahaan Umum Perumahan Nasional
  107. RPP tentang Perusahaan Umum Damri
  108. RPP tentang Perusahaan Umum Bulog
  109. RPP tentang Perubahan atas PP No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara
  110. RPP tentang Perubahan atas PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  111. RPP tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Lembaga atau Badan Kerja Sama Asing
  112. RPP tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
  113. RPP tentang Perangkat Daerah
  114. RPP tentang Desain Besar Penataan Daerah
  115. RPP tentang Penataan Daerah
  116. RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
  117. RPP tentang Pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
  118. RPP tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta
  119. RPP tentang Hak yang Dipegang oleh Negara atas Ekspresi Budaya Tradisional
  120. RPP tentang Penghasilan, Perlindungan Keamanan dan Hak Lainnya bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
  121. RPP tentang Perubahan atas PP No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta
    Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
    Korupsi
  122. RPP tentang Perubahan Kedua atas PP No. 63 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
  123. RPP tentang Perubahan atas PP No. 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
  124. RPP tentang Syarat Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pidana
  125. RPP tentang Pengelolaan Industri Pertahanan
  126. RPP tentang Pengamanan Wilayah Udara RI
  127. RPP tentang Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum dan Kegiatan Masyarakat Lainnya
  128. RPP tentang Perbantuan TNI kepada Kepolisian Republik Indonesia
  129. RPP tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
  130. RPP tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
  131. RPP tentang Penilaian Kinerja dan Disiplin PNS
  132. RPP tentang Penggajian dan Tunjangan
  133. RPP tentang Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua
  134. RPP tentang Korps Pegawai ASN
  135. RPP tentang Gaji Pokok dan Pensiun PNS (Perubahan PP No 34 Tahun 2014 Tentang Kenaikan Gaji PNS)
  136. RPP tentang Gaji Pokok dan Pensiun TNI (Perubahan PP No 35 Tahun 2014 Tentang Kenaikan Gaji Pokok TNI)
  137. RPP tentang Gaji Pokok dan Pensiun Kepolisian Republik Indonesia (Perubahan PP No 36 Tahun 2014 tentang Kenaikan Gaji Pokok Kepolisian Republik Indonesia)
  138. RPP tentang Kenaikan Tunjangan Veteran (Perubahan PP No. 67 Tahun 2014 tentang Tunjangan Veteran)
  139. RPP tentang Perubahan PP No. 41 Tahun 2014 Kenaikan Tunjangan Perintis Kemerdekaan
  140. RPP tentang Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan
  141. RPP tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan
  142. RPP tentang Perubahan atas PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
  143. RPP tentang Perubahan PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
  144. RPP tentang Perubahan atas PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
  145. RPP tentang Perubahan atas PP No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
  146. RPP tentang Perubahan atas PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas Tanah
  147. RPP tentang Perubahan atas PP No. 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tinggal dan Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia
  148. RPP tentang Perguruan Tinggi
  149. RPP tentang Pelaksana Atas UU No 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran
  150. RPP tentang Pelaksana atas UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
  151. RPP tentang Statuta Perguruan Tinggi Badan Hukum
Silakan download Keppres Nomor 9 Tahun 2015 di sini dan Lampirannya di sini.

1 Response to "KEPPRES NOMOR 9 TAHUN 2015"

Mohon masukan dan sarannya. Apabila ada yang tidak benar atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya, mohon untuk diluruskan. Terima kasih atas kunjungannya. Like facebook saya untuk mendapatkan info-info terbaru. Terima Kasih